Teknik Dokumentasi

TEKNIK DOKUMENTASI

Teknik Dokumentasi merupakan : Kumpulan dari catatan hasil kerja.Deskripsi trtulis dari dari sebuah sistem dapat menjadi bertele-tele dan sulit diikuti,pengalaman menunjukkan bahwa citra visual dapat menyatakan informasi system secara lebih efektif dan lebih efisien dari pada kata-kata.oleh sebab itu,kemampuan untuk mendokumentasikan sistem dalam bentuk grafik merupakan keahlian pentig yang perlu dikuasai oleh para akuntan. Ada beberapa teknik dokumentasi dasar yaitu: Diagram arus data,Diagram relasi entitas,bagan alir dokumen,bagan alir sistem,bagan alir program,dan diagram tata letakrecord

Diagram Arus Data(data flow diagram-DFD)menggunakan simbol-simbol untuk menyajikan entitas,proses,arus data,dan penyimpanan data yang berkaitan dengan suatu sistem. DFD digunakan untuk menyajikan sistem dalam beberapa tingkat perincian dari yang sangat umum ke yang sangat terperinci.DFD banyak digunakan oleh analis sistem untuk mewakili elemen logis dari sistem,akan tetapi teknik ini tidak mewakili sistem fisik.

Diagram Relasi entitas (entity relationship-ER)adalah teknik dokumentasi yang digunakan untuk menyajikan relasi antara entitas.Diagram ER mempunyai hubungan dengan Diagram Arus Data yaitu: DFD adalah model proses sistem dan model diagram ER yang digunakan oleh data didalam sistem atau dipengaruhi oleh sistem,kedua diagram ini saling berhubungan melalui data.setiap data yang disimpan dalam DFD mewakili entitas data dalam diagram ER.

Bagan Alir (flowchart) adalah reprentasi grafis dari sistem yang mendeskripsikan relasi fisik diantara entitas-entitas intinya.Bagan alir dapat digunakan untuk menyajikan aktifitas manual,aktivitas pemprosesan komputer,atau keduanya.Didalam Bagan Alir terdapat dua bagan yaitu:Bagan Alir Sistem dan Bagan Alir Dokumen.

Diagram Tata Letak Record (record layout diagram) digunakan untuk mengungkapkan struktur internal record yang membentuk file atau tabel basis data.Diagram tata letak biasanya menunjukkan nama,jenis data,dan panjang setiap atribut (atau field) dalam record.

strategi, permasalahan

a. Strategi.

1. Pemberdayaan sosial, yang mengandung makna pembinaan bagi aparatur pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan propesionalisme dan kinerjanya serta pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat, dunia usaha dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada dilingkungannya.

2. Kemitraan, yang mengandung makna adanya kerja sama kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, dan jaringan kerja sama yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak–pihak yang bermitra.

3. Partisipasi Sosial, yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melaksanakan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.

4. Edvokasi Sosial, yang mengandung makna adanya upaya–upaya memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali.

b. Permasalahan/Issu yang dihadapi dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

1. Dampak dari suatu kemajuan pembangunan Iptek dan Pembangunan Ekonomi dapat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecendrungan primordialisme dan exkslusivisme yang dapat mengancam tatanan kehidupan bangsa, dimana bila kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan komplik horizontal sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa. Kenyataan menunjukan bahwa fluktuasi dibidang pembangunan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis moneter beberapa tahun yang lalu telah menimbulkan implikasi yang luas terhadap sasaran pembangunan kesejahteraan sosial seperti masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana alam dan akibat tindak kekerasan dan lain – lain permaslahan kesejahteraan sosial

2. Perkembangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional yang bergeser dari sentralistik kearah desentralistik, hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama dalam pembagunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus, karena masih sering ditemui adanya ekses negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan social. Dalam menghadapi perubahan ini, hendaknya disikapi secara arif, bijaksana dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial disetiap daerah kabupaten dan kota

3. Data Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Enrekang.

Sesuai hasil singkronisasi data BPS, BKKBD dan Dinas SOsial Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigasi tahun 2010 sebagai berikut :

v Anak teralantar : ± 40 =.4.906 jiwa

v Anak Nakal : 154 jiwa

v Eks Korban Penyalahgunaan Narkoba : 31 jiwa

v Penyandang cacat : 1.666 jiwa

v Penyandang cacat eks Kronis : 132 jiwa

v Eks Narapidana : 85 jiwa

v Lanjut Usia terlantar : ± 40 =.3.083 jiwa

v Wanita Rawan sosial ekonomi : 3.083 KK

v Keluarga Fakir Miskin : 15.948 KK

v Keluarga Berumah tak layak huni : 2.716 KK

v Keluarga bermasalah Psiklogis : 20 KK

v Korban Bencana alam : 126 KK

v Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana : 429 KK

v Komunitas Adat Terpencil : 776 KK

v Anak Balita terlantar : 431 Jiwa

v Anak Cacat : 148 Jiwa

v Korban HIV/AIDS : 2 Jiwa

v Korban Bencana sosial/pengungsi : 105 KK

kebijakan, strategi dan isu yang dihadapi

ar

1. Kebijakan, Strategi dan Issu yang Dihadapi.

b. Arah kebijakan pembangunan Dinas Sosial Kependudukan Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Enrekang sebagai berikut :

v Meningkatkan dan memeratakan pelayanan social, angkatan kerja dan termasuk pelayanan publik tentang kependudukan yang lebih adil cepat, dan akurat dalam arti setiap penduduk pelayanan, baik itu menyangkut dengan pelayanan document kepndudukan, informasi ketenagakerjaan maupun yang berkaitan dengan pelayanan social khusunya penyandang masalah kesejahteraan social

v Meningkatkan professionalisme pelayanan social yang berbasis pekerjaan social (social worked) dan ketenagakerjaan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan teramsuk peningkatan professionalismenpelayanan public terhadap pembauatan document kependudukan.

v Memantapkan manajemen pelayanan social dan pelayanan public termasuk yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, mencakup aspek perencanaan,pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Meningkatkan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat meliputi tenaga kerja masyakat,TKSM/tenaga kerja social kecamatan TKSK, KT, LSM, relawana social dan organisasi kepemudaan, kalangan dunia usaha produktif, dan lembaga social masyarakat lainnya

evaluasi

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kependudukan dan Tenaga Kerja
Seiring dengan berjalannya pemerintahan otonomi daerah perkembangan penduduk di kab. Enrekang menunjukan pertumbuhan yang positif, dari data Dinas sosial kependudukan tenaga kerja dan transmigrasi, penduduk kab. Enrekang telah menunjukan perubahan berjumlah 213.337 jiwa pada tahun 2008, sampai 2010 telah berkisar ±215ribu jiwa, berdasarkan data yang diimput dasa wisma penduduk miskin di kab. Enrekang, berkisar 6.226 jiwa *)tahun 2010, dari jumlah data stattistik 8.434 org *)tahun 2008, masi adanya penduduk miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan social lainnya ini menggambarkan tingkat ketergantungan kelompok tidak produktif terhadap kelompok produktif, oleh karena itu permasalahan yang muncul ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah kab. Enrekang agar pencapaian visi misi dapat dicapai